
Jakarta, Sumol - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengonfirmasi insiden penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/01/2025) pukul 03.00 WIB. Akibat kejadian tersebut, satu PMI meninggal dunia, sementara empat lainnya mengalami luka berat.
“Atas nama Kementerian P2MI, kami menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang PMI akibat insiden ini," kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta, Minggu (26/01/2025).
insiden penembakan oleh APMM terhadap 5 WNI itu terjadi Jumat, 24 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di Perairan Tanjung Ruh, Malaysia. Saat itu, patroli APMM tengah bertugas dan ada sebuah kapal yang ditumpangi atau diawaki 5 pekerja migran Indonesia unprocedural.
Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak seharusnya terjadi.
"Sebetulnya, kalau bicara pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap saja, tidak sampai penggunaan (senjata api), apalagi sampai ada yang meninggal," ujar Christina.Christina menduga tindakan otoritas maritim Malaysia tersebut berlebihan, mengingat kelima PMI tersebut memasuki wilayah perairan Malaysia secara ilegal.
"Ini seharusnya bisa ditangani tanpa kekerasan yang menimbulkan korban jiwa," tegasnya.
Sementara itu secara terpisah. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, menuturkan, WNI itu ditembak disebut karena melakukan perlawanan.
"Berdasarkan komunikasi KBRI dengan PDRM didapat konfirmasi bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2025 telah terjadi penembakan oleh APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia) terhadap WNI yang diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal," kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha,
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan perlakuan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri, terutama dalam hal penegakan hukum oleh otoritas negara tujuan. (NN)